MAROS,Kompasterkini— Era baru tata kelola program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Maros resmi dimulai. Melalui agenda penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengurus 2021–2026 sekaligus pembentukan kepengurusan baru, Chaerul Syahab secara konsensus dipercaya memimpin Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Corporate Social Responsibility (TJSL/CSR) Kabupaten Maros periode 2026–2031.
Kepercayaan tersebut lahir dari konsolidasi kuat lintas sektor yang melibatkan berbagai pimpinan perusahaan dan dunia usaha di Maros, serta sinergi solid dari elemen organisasi kepemudaan, mahasiswa, hingga serikat buruh.
Proses penetapan kepengurusan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Maros mendampingi jajaran Dinas Sosial Kabupaten Maros. Agenda strategis ini turut dikawal ketat oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kunci, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopumdag) Kabupaten Maros.
Kehadiran jajaran pemerintahan dan pemangku kepentingan ini menjadi sinyal kuat hadirnya komitmen bersama untuk menyelaraskan program bantuan swasta dengan target pembangunan daerah. Wadah terpadu ini diproyeksikan mampu mengarahkan potensi pembiayaan non-APBD secara presisi, terfokus pada pengentasan kemiskinan, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, kelestarian lingkungan, kesejahteraan buruh, serta penguatan kapasitas SDM lokal.
Dalam momentum tersebut, Ketua Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI) Kabupaten Maros, Akram Lallo, menegaskan pentingnya orientasi dampak dan transparansi dari hadirnya kepengurusan baru ini.
“Kami menyambut baik dan mengucapkan selamat atas terbentuknya kepengurusan Forum TJSL/CSR Kabupaten Maros periode 2026–2031 di bawah kepemimpinan Saudara Chaerul Syahab. Terpilihnya pengurus baru ini merupakan momentum penting untuk menata ulang arah dan dampak dari kontribusi sosial perusahaan di Maros.
Harapan besar kami dari Serikat Buruh, Forum TJSL/CSR ini tidak dijadikan sekadar wadah seremonial atau pemenuhan kewajiban administratif semata. Pengurus baru harus mampu bertindak secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata. Ke depan, alokasi TJSL/CSR harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal dan para pekerja, mulai dari peningkatan kesejahteraan buruh, jaminan perlindungan kerja, pemetaan tenaga kerja lokal di kawasan industri, hingga pemberdayaan ekonomi warga Maros secara berkelanjutan.” tegas Akram Lallo.(*)
